Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Taj Yasin Maimoen mengaku tidak mempermasalahkan rencana gugatan perdata yang akan dilayangkan oleh sejumlah kader partai berlambang Kabah tersebut. Ia mempersilakan langkah hukum tersebut ditempuh.
“Nggak masalah. Saya mengikuti saja. Monggo dilakukan,” ujar Taj Yasin di sela Pekan Agro Digital dan Inovasi di Agro Center Soropadan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (23/4/2026).
Meski demikian, Taj Yasin mengaku belum mendapatkan informasi secara langsung mengenai rencana gugatan perdata di Pengadilan Negeri Semarang tersebut. “Kami juga belum mendapatkan informasi secara langsung akan perdata itu,” katanya.
Ia menambahkan, permasalahan internal di tubuh PPP saat ini masih belum terselesaikan, namun tidak merinci lebih lanjut.
Rencana Gugatan Perdata dari Kader PPP
Sebelumnya, rencana gugatan perdata ini diungkapkan oleh Ketua DPW PPP Sulawesi Tenggara (Sultra), Rachmawati Badallah. Rachmawati menyatakan bahwa DPW PPP Sultra bersama dengan perwakilan daerah lainnya tidak hanya akan menggugat Taj Yasin, tetapi juga Wakil Ketua Umum DPP PPP, Agus Suparmanto.
Menurut Rachmawati, gugatan terhadap Taj Yasin akan didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang, sementara gugatan untuk Agus Suparmanto akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pernyataan ini dikutip oleh Kompas.com pada 18 April 2026.
Rachmawati menjelaskan bahwa para kader PPP di Sultra merasa dikhianati oleh sikap pasif Taj Yasin dan Agus Suparmanto. Keduanya dituding sebagai dalang di balik macetnya kinerja mesin partai.
Selain menempuh jalur hukum, para kader di daerah juga mendesak Ketua Umum DPP PPP, Muhamad Mardiono, untuk mencopot Taj Yasin dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PPP. Rachmawati berpendapat bahwa posisi strategis tersebut perlu diisi oleh sosok yang dinilai lebih mampu menjaga soliditas dan kinerja organisasi partai.
