Akses.co.id — Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, memberikan empat catatan penting terkait upaya pemerintah dalam merekrut anak jalanan untuk menjadi peserta didik di Sekolah Rakyat (SR). Menurut Atalia, meskipun langkah proaktif menjangkau langsung anak jalanan ini merupakan terobosan yang sangat penting, perlu diperkuat dengan sistem yang lebih komprehensif agar tidak hanya bersifat sesaat atau parsial.

“Langkah jemput bola ke titik-titik anak jalanan adalah bentuk kehadiran negara yang nyata. Tetapi, yang lebih penting adalah memastikan bahwa proses ini tidak berhenti pada pendataan dan rekrutmen awal, melainkan berlanjut pada pendampingan yang berkelanjutan,” ujar Atalia dalam keterangannya, Sabtu (25/4/2026).

Atalia menyoroti bahwa jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia masih menjadi tantangan serius. Merujuk pada data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terdapat ratusan ribu ATS usia sekolah, dengan konsentrasi tinggi di wilayah perkotaan padat dan kantong-kantong kemiskinan. Anak-anak jalanan, menurutnya, merupakan kelompok paling rentan karena menghadapi hambatan ekonomi, sosial, hingga perlindungan.

Empat Saran untuk Penjaringan Anak Jalanan

Dalam konteks ini, Atalia menyampaikan empat saran kepada Kementerian Sosial jika ingin menjemput bola dan menjaring anak jalanan ke Sekolah Rakyat:

  1. Integrasi Data dan Validasi Lapangan: Atalia mendorong agar integrasi data dan validasi lapangan diperkuat dengan standar operasional yang jelas untuk menghindari bias atau eksklusi data. “Validasi harus melibatkan pemerintah daerah, RT/RW, serta pekerja sosial yang memahami kondisi riil anak,” tegasnya.

  2. Intervensi Keluarga: Ia mengingatkan bahwa banyak anak jalanan terpaksa bekerja bukan karena pilihan, melainkan karena tekanan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, politikus Partai Golkar ini menekankan perlunya intervensi yang menyasar keluarga melalui bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan edukasi pengasuhan.

  3. Jaminan Keberlanjutan Pendidikan dan Adaptasi Sosial: Atalia menekankan bahwa masuk ke Sekolah Rakyat bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang. Anak-anak dengan latar belakang jalanan membutuhkan pendampingan psikososial, penguatan karakter, serta kurikulum yang adaptif agar tidak kembali mengalami putus sekolah. “Anak-anak dengan latar belakang jalanan membutuhkan pendampingan psikososial, penguatan karakter, serta kurikulum yang adaptif agar tidak mengalami dropout kembali,” jelasnya.

  4. Kolaborasi Lintas Sektor: Ia meminta perluasan kolaborasi lintas sektor untuk penanganan anak jalanan. Menurutnya, hal ini tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja, melainkan membutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah (pemda). “Perlu sinergi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil yang memiliki pengalaman dalam pemberdayaan anak,” terangnya.

Atalia menambahkan bahwa Komisi VIII DPR RI akan terus mendorong agar program Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi program afirmatif jangka pendek, tetapi menjadi model kebijakan inklusif yang berkelanjutan dan terukur dampaknya. Keberhasilan program ini, menurutnya, harus diukur tidak hanya dari jumlah anak yang terjaring, tetapi dari seberapa banyak yang mampu bertahan, berkembang, dan keluar dari siklus kerentanan.

Ia berharap agar setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama atas pendidikan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. “Negara harus hadir tidak hanya untuk menemukan mereka yang tertinggal, tetapi juga memastikan mereka dapat melangkah maju dengan martabat dan masa depan yang lebih baik,” imbuhnya.

Program Sekolah Rakyat Jangkau Ratusan Anak

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa program Sekolah Rakyat bertujuan untuk menjangkau anak jalanan guna memperluas akses pendidikan. Dilansir dari Antara, sebanyak 77 calon siswa Sekolah Rakyat telah dijaring di Jakarta, dengan 29 di antaranya ditemukan saat bekerja di jalan.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menjelaskan bahwa penjangkauan terhadap anak jalanan di Jakarta dan sekitarnya merupakan salah satu upaya tim petugas dari Kemensos bersama mitra strategis seperti BPS dan Dinas Sosial. “Ini adalah bagian dari atensi Bapak Presiden Prabowo agar anak-anak yang putus sekolah, belum sekolah, tidak sekolah, berpotensi putus sekolah bisa dijangkau lewat sekolah rakyat ini. Itu intinya,” ujar Saifullah pada 22 April.