HANOI, Kompas.com – To Lam secara resmi menduduki kursi kepresidenan Vietnam setelah pemungutan suara yang disahkan Majelis Nasional. Langkah ini menandai penyimpangan dari norma kepemimpinan kolektif yang selama ini dijunjung tinggi oleh Partai Komunis Vietnam (PKV), yang berupaya keras menghindari pemusatan kekuasaan pada satu figur, berbeda dengan praktik di China di mana pemimpin tertinggi partai kerap merangkap jabatan presiden sejak 1990-an.
Secara tradisional, Vietnam menganut sistem “empat pilar”, di mana kekuasaan dibagi antara ketua partai, presiden, perdana menteri, dan ketua Majelis Nasional. Meskipun bukan pemisahan kekuasaan layaknya demokrasi liberal, sistem ini dinilai mampu menciptakan keseimbangan politik domestik dan meminimalkan risiko dominasi individu.
Keseimbangan Kekuasaan yang Bergeser
Para pengamat melihat adanya pergeseran keseimbangan kekuasaan tersebut. “Terpilihnya To Lam akan membawa sistem politik Vietnam lebih mirip dengan politik China yang didominasi oleh Presiden Xi Jinping,” ujar Alfred Gerstl, pakar hubungan internasional Indo-Pasifik dari Universitas Wina, kepada DW.
Gerstl menambahkan, “Dengan pemusatan kekuasaan, To Lam mungkin dapat melancarkan reformasi ambisiusnya dengan cepat. Namun, ada risiko mekanisme checks and balances akan berhenti berfungsi, dan pendapat yang berbeda di dalam partai akan semakin jarang didengar.”
Norma dan Aturan Formal Sistem Politik
Sistem politik Vietnam selama ini berjalan berdasarkan kombinasi norma tak tertulis dan aturan formal, termasuk sistem “empat pilar” dan aturan usia pensiun bagi para pemimpin. Namun, kedua aturan ini kerap dilanggar dalam beberapa tahun terakhir. PKV kini memberikan pengecualian bagi pemimpin senior, bahkan memperluas kekuasaan mereka.
Contohnya, mantan kepala partai Nguyen Phu Trong berhasil mendapatkan masa jabatan ketiga pada tahun 2021, melanggar aturan maksimal dua periode. Ia sempat merangkap jabatan sebagai pimpinan partai dan presiden dari 2018 hingga 2021, menggantikan pejabat sebelumnya yang meninggal. Trong sendiri tetap menjabat sebagai pemimpin Partai Komunis hingga wafat pada usia 80 tahun di tahun 2024.
Meniru China dalam Pengawasan Sipil
To Lam, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keamanan Publik, namanya melejit saat berperan dalam upaya pemberantasan korupsi di era Trong. Ia berhasil menyingkirkan ratusan pejabat dan menata ulang hierarki politik di Vietnam. Sama seperti Trong, To Lam sempat merangkap dua jabatan sebelum akhirnya menjadi presiden.
Pada Januari lalu, ia terpilih sebagai pemimpin partai untuk lima tahun ke depan. Beberapa bulan kemudian, ia juga berhasil memperoleh masa jabatan lima tahun sebagai presiden. Di bawah kepemimpinan To Lam, Vietnam menunjukkan ketertarikan pada penerapan model keamanan dan pengawasan ala China, menurut Gerstl. Tren ini sejalan dengan perjanjian bilateral baru antara kedua negara dan berpotensi semakin membatasi kebebasan berekspresi di Vietnam.
Jaringan Kamera AI Akan Tersebar di Vietnam
Vietnam, bahkan sebelum To Lam berkuasa, telah dikenal sebagai salah satu negara yang paling membatasi kebebasan berpendapat di Asia Tenggara. Negara ini menempati peringkat 173 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia versi Reporters Without Borders.
Kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa pemerintah Vietnam telah meningkatkan tekanan terhadap masyarakat sipil, mempersempit ruang berpendapat yang sudah terbatas. Laporan Reuters pekan lalu menyebutkan, Vietnam berencana mendirikan bursa perdagangan data yang dikelola negara dan diawasi Kementerian Keamanan Publik, meniru model pemusatan data di China.
Pemerintah Vietnam juga sedang memperluas sistem identifikasi elektronik yang memungkinkan otoritas mengidentifikasi individu melalui jaringan kamera AI yang dipasang di seluruh negeri, sebuah praktik yang telah lama diterapkan China. Dokumen pemerintah terbaru juga mengindikasikan pembangunan national firewall atau sistem penyaring data nasional, ditambah undang-undang baru yang memungkinkan penyedia layanan internet mengumpulkan data pribadi pengguna.
To Lam Disambut Xi Jinping
Pekan ini, To Lam melakukan kunjungan diplomatik pertamanya sebagai presiden ke China. Kunjungan ini merupakan tradisi pemimpin Vietnam sebelumnya sebagai simbol persahabatan dan hubungan sosialis antara kedua negara.
Selama kunjungan, Xi Jinping menekankan solidaritas dan komunikasi strategis. Media pemerintah China melaporkan, Xi menyebut pertahanan paham sosialis dalam pemerintahan Partai Komunis sebagai kepentingan strategis bersama. Isu keamanan menjadi agenda utama, di mana Menteri Keamanan Publik Vietnam Luong Tam Quang secara terpisah bertemu dengan tiga pejabat keamanan China. Hal ini menunjukkan penguatan hubungan kedua negara dalam memperkuat sistem keamanan untuk mempertahankan kendali politik.
Tantangan Bagi Presiden Baru Vietnam
Meskipun demikian, Vietnam masih menghadapi kendala jika dibandingkan dengan China. “Vietnam belum membersihkan paham Stalinisme dari para jenderal senior mereka seperti yang dilakukan Xi Jinping, atau menyebarkan ketakutan kepada masyarakat luas,” kata Hunter Marston, peneliti dari Institute for Global Affairs, kepada DW.
Marston menambahkan, “Vietnam masih jauh untuk menjadi demokrasi berkelanjutan, walaupun mereka belum menerapkan represi berlebihan seperti yang digunakan China untuk menjamin kelangsungan partai dan pemerintahan Xi Jinping.”
Artinya, meski Vietnam adalah negara otoriter di bawah kekuasaan satu partai, negara ini belum membangun pembatasan menyeluruh, kontrol ideologis, atau propaganda seperti yang dilakukan Xi Jinping di China. To Lam pun belum menunjukkan kemampuannya untuk mendominasi sistem politik seperti Xi Jinping.
Kini, dengan To Lam menjabat sebagai kepala partai sekaligus presiden, masa depan Vietnam akan sangat bergantung pada bagaimana ia menggunakan kekuasaannya. Pendukungnya mungkin melihat penggabungan kedua jabatan ini sebagai cara mempercepat reformasi dan meningkatkan peran Vietnam di kancah internasional. Namun, jika represi terus berlanjut, pengawasan politik domestik melemah, dan keamanan sipil semakin diperketat, Vietnam berpotensi bertransformasi dari sistem pemerintahan kolektif menjadi lebih mirip dengan tetangga raksasanya di utara, China.
