Akses.co.id — JAKARTA, CNN Indonesia — Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tetap menyalurkan insentif sebesar Rp 6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditutup sementara menuai kritik keras dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. Ia menilai langkah tersebut tidak hanya janggal tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah moral dalam pengelolaan anggaran negara.

Charles Honoris secara tegas menyatakan keheranannya atas keputusan tersebut. “Bagaimana mungkin pihak yang telah lalai hingga menyebabkan rakyat keracunan – sebuah kegagalan fatal dalam pelayanan publik – justru tetap mendapatkan guyuran Rp 6 juta setiap harinya?” ujar Charles dalam keterangan tertulisnya kepada CNN Indonesia, Rabu (29/4/2026).

Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan narasi efisiensi anggaran yang kerap digaungkan oleh pemerintah. Di satu sisi, pemerintah mendorong penghematan di berbagai sektor, namun di sisi lain, anggaran tetap dikucurkan untuk unit yang tidak beroperasi.

“Pemerintah terus menggemborkan retorika efisiensi anggaran dan penghematan di segala lini, namun di sisi lain, uang negara justru dihamburkan secara brutal untuk membiayai unit-unit yang sedang tidak beroperasi karena melakukan pelanggaran,” kritik Charles.

Charles Honoris mengingatkan bahwa pemberian insentif kepada SPPG yang ditutup sementara berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran dalam skala besar. Ia berpendapat bahwa dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk program pendidikan atau peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.

“Dana itu seharusnya bisa digunakan untuk program pendidikan atau meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan di garda terdepan, bukan malah dibuang percuma untuk membayar unit yang sedang disanksi,” tegasnya.

Komisi IX DPR berencana meminta penjelasan langsung dari Kepala BGN dalam rapat kerja mendatang terkait kebijakan pemberian insentif tersebut. Charles juga menekankan pentingnya menjaga tujuan utama program Makan Bergizi Gratis agar tidak menyimpang dari sasaran awal.

“Tujuan dari Makan Bergizi Gratis ini untuk perbaikan gizi anak, bukan untuk bagi-bagi proyek. Jangan sampai esensi utamanya untuk memperbaiki gizi rakyat justru dikhianati oleh manajemen yang bobrok,” pungkasnya.

SPPG yang Ditutup Tetap Terima Insentif

Sebelumnya diberitakan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengalami penutupan sementara tetap menerima dukungan anggaran dari pemerintah sebesar Rp 6 juta per hari. Per awal April 2026, tercatat sekitar 1.720 SPPG yang ditutup sementara.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pemberian insentif tersebut bertujuan untuk mendukung berbagai kebutuhan SPPG yang ditutup sementara, termasuk pelatihan karyawan dan pemenuhan standar operasional.

“Untuk yang (ditutup) sementara tetap diberi, karena mereka harus mengurus berbagai kebutuhan,” ujar Dadan saat peresmian SPPG Universitas Hasanuddin pada Selasa (28/4/2026).

Ia menambahkan, dana tersebut juga digunakan untuk pelatihan karyawan serta memastikan operasional sesuai standar yang ditetapkan. “Sekarang berkurang sedikit. Ya sekitar 1.720-an. Karena dia harus mengurus yang lain-lain dan si karyawannya kan diberi pelatihan dan kemudian harus melakukan hal yang sesuai dengan kebutuhan pada saat itu,” jelas Dadan.

Dadan Hindayana merinci bahwa penutupan sementara beberapa SPPG disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis, seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan belum mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

“Jadi ini IPAL-nya sudah ada. Saya sudah checklist. Ada yang tidak daftar SLHS belum. Begitu daftar SLHS-nya langsung dibuka. Nah, ini yang ini sudah daftar,” katanya.

Meskipun demikian, Dadan mengklaim bahwa kualitas layanan SPPG yang ditutup sementara secara umum dinilai baik, baik dari segi menu maupun pelayanan kepada masyarakat. Ia memperkirakan sertifikasi akan segera diterbitkan dalam waktu dekat.

“Karena kualitasnya bagus, layanannya bagus, menunya juga bagus. Mudah-mudahan sertifikatnya keluar dalam waktu sebulan,” tutupnya.