Akses.co.id — GORONTALO – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menargetkan partainya di Gorontalo mampu meraih satu kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Pemilu 2029. Target ambisius ini disampaikan langsung di hadapan ratusan kader PSI dalam Rapat Koordinasi Pengurus Wilayah (Rakorwil) Provinsi Gorontalo.

“PSI (Gorontalo) tidak hanya menjadi peserta Pemilu, tapi bisa melahirkan satu kursi di DPR,” tegas Ahmad Ali, Jumat (24/4/2026), seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com.

Dalam pidatonya, Ahmad Ali juga menekankan pentingnya pemahaman mengenai dinamika pergantian kepengurusan dalam sebuah organisasi. Ia mengingatkan bahwa pergantian tersebut bukanlah persoalan suka atau tidak suka, melainkan sebuah keniscayaan yang didorong oleh pengabdian demi cita-cita menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, kepengurusan partai tidak harus selalu terikat pada periodisasi, dan adanya bongkar pasang kepengurusan adalah hal yang lazim dalam dinamika politik.

Ahmad Ali secara tegas menyatakan bahwa berpolitik harus didasari oleh akal sehat, bukan perasaan. Oleh karena itu, dalam penyusunan kepengurusan partai, pihaknya selalu mengedepankan pertimbangan rasional dengan memilih kader dan tokoh yang dinilai paling mumpuni.

PSI Diminta Ciptakan Sejarah di Gorontalo

Lebih lanjut, Ahmad Ali mendorong para kadernya untuk belajar dari kegagalan yang mungkin terjadi di masa lalu. Ia berpandangan bahwa kegagalan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh ketidakmampuan pengurus, melainkan juga atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. “Yang menentukan hasil itu Allah SWT,” ujarnya.

Ia juga berpesan agar para kader PSI senantiasa belajar, terus berdoa, tidak lalai, dan tidak berdiam diri. Dalam pengelolaan organisasi partai, Ahmad Ali menginstruksikan pengurus di tingkat DPW, DPD, dan DPC untuk segera melengkapi struktur kepengurusan mereka.

“Ke depan ada tantangan parliamentary threshold, ini bukan masalah karena PSI bisa bertarung dalam kondisi apa pun, bukan hanya lolos di parlemen namun jadi juara,” serunya, yang disambut riuh tepuk tangan dan teriakan gegap gempita dari para kader yang memadati ruang pertemuan.

Target untuk menjadi juara pada Pemilu 2029 juga disematkan kepada seluruh kader PSI di Provinsi Gorontalo agar mampu menciptakan sejarah baru bagi partai.

Pada momentum Rakorwil tersebut, Ahmad Ali secara resmi melantik Fory Armin Naway sebagai Ketua DPW PSI Provinsi Gorontalo. Fory Naway dikenal sebagai sosok yang tidak asing lagi di daerah tersebut. Sebelumnya, ia aktif sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Gorontalo. Fory adalah istri dari Nelson Pomalingo, mantan Bupati Gorontalo.

Selain kiprahnya di ranah organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan, Fory juga merupakan seorang tokoh pendidikan yang telah mencapai jenjang akademik guru besar di Universitas Negeri Gorontalo.

“Rakorwil ini disambut antusias kader yang datang dari berbagai daerah di pelosok Gorontalo,” ujar Fory Naway, mengungkapkan kebahagiaannya atas sambutan hangat yang diberikan.

Fory Naway berharap, dengan mesin partai yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, PSI dapat melahirkan legislatif dan eksekutif pada Pemilu mendatang. Ia bertekad untuk menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai basis massa PSI yang kuat. Untuk itu, ia meminta seluruh pengurus untuk membangun soliditas dan memperkuat komitmen dalam membesarkan PSI.

KPU dan Bawaslu Paparkan Potensi Pelanggaran Pemilu

Rakorwil PSI Gorontalo turut dihadiri oleh pemaparan materi dari dua lembaga penyelenggara Pemilu. Sophian Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, dan Idris Usuli, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, memberikan pandangan mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pemilu.

Idris Usuli memaparkan sejumlah potensi pelanggaran yang kerap terjadi dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. “Potensi pelanggaran pada Pemilu adalah politik uang, kampanye di luar jadwal, penyalahgunaan jabatan, netralitas ASN, dan manipulasi data pemilih,” kata Idris.

Ia juga merinci berbagai jenis pelanggaran yang dapat terjadi dalam pesta demokrasi, meliputi pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu. “Yang sulit itu menangani pelanggaran pidana karena melibatkan Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan,” tambahnya.

Idris menjelaskan bahwa penanganan kasus pidana dalam Pemilu kerap menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan waktu dan keharusan berkoordinasi dengan instansi lain. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri ketika seluruh sumber daya lembaga telah difokuskan pada proses pengawasan Pemilu.

Sesi pemaparan materi dari KPU dan Bawaslu dilanjutkan dengan agenda verifikasi internal yang dipimpin oleh Agus Mulyono Herlambang, Ketua Organisasi dan Keanggotaan DPP PSI. Proses verifikasi ini berlangsung secara tertutup, hanya diikuti oleh internal partai.