Akses.co.id — TEHERAN – Ketegangan internal di kalangan petinggi Iran terkait potensi negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) mulai terekspos ke publik. Presiden AS Donald Trump bahkan menyoroti adanya perpecahan ini sebagai hambatan untuk melanjutkan pembicaraan. Kendati demikian, para pemimpin politik Iran pada Jumat (24/4/2026) secara kompak membantah adanya disonansi tersebut.

“Di Iran, tidak ada ekstremis atau moderat,” ujar Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf. “Kita semua adalah ‘orang Iran’ dan ‘revolusioner’.” Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Presiden Masoud Pezeshkian.

Namun, perbedaan pandangan justru terlihat jelas dalam putaran pertama pembicaraan yang berlangsung awal April lalu, sebagaimana dilaporkan oleh Wall Street Journal. Para mediator mencatat bahwa Iran cenderung bersikap ambigu ketika didesak oleh AS untuk memberikan rincian spesifik mengenai isu-isu yang sebelumnya diklaim bersedia didiskusikan. Situasi ini mengindikasikan adanya jurang pemisah yang dalam di kalangan elite Teheran mengenai sejauh mana upaya negosiasi dengan Amerika perlu dilakukan.

Perbedaan Pendapat Menghambat Peluang Negosiasi

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri, terutama mengingat para mediator tengah berupaya keras untuk menjadwalkan putaran kedua perundingan AS-Iran di tengah eskalasi ketegangan di Selat Hormuz. Sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengonfirmasi pada Jumat (24/4/2026) bahwa utusan AS Steve Witkoff dan Jared Kushner akan bertolak ke Islamabad untuk melakukan dialog dengan pejabat Iran. Ia juga menambahkan bahwa Wakil Presiden JD Vance siap untuk turut serta apabila negosiasi menunjukkan kemajuan.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah tiba di Islamabad pada Jumat, namun media pemerintah Iran melaporkan bahwa belum ada pertemuan yang diagendakan. Para analis menilai bahwa perbedaan pendapat di dalam pemerintahan Iran mengenai besaran konsesi yang harus diberikan menjadi kendala signifikan dalam proses negosiasi.

“Mesin pengambilan keputusan di tingkat tertinggi mengalami hambatan dan keraguan,” ungkap Mohamed Amersi, seorang ahli Timur Tengah di Wilson Center, sebuah lembaga think tank di Washington. “Debat internal mengenai apa yang terbaik bagi kepentingan Iran menunda waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsensus,” tambahnya.

Konflik Internal Melanda Kubu Iran

Selama masa perang, kepemimpinan Iran menunjukkan kesatuan dalam narasi politik dan mempertahankan kendali ketat atas angkatan bersenjata. Namun, kekompakan tersebut kini tampak terkikis seiring upaya untuk mendapatkan keringanan sanksi melalui kesepakatan dengan AS, yang kemungkinan besar akan menuntut konsesi sulit.

Telah terjadi semacam “pertarungan” sengit antara kelompok garis keras yang baru saja mendominasi Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan berbagai elemen dalam sistem politik, melawan para pejabat tinggi yang lebih memprioritaskan pemulihan ekonomi Iran yang terpuruk. Para pemimpin garis keras di Iran semakin gencar menekan perwakilan Teheran agar tidak memberikan kompromi.

Mereka memanfaatkan media massa domestik dan media sosial untuk melancarkan kritik terhadap negosiator utama Iran, yakni Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dan Araghchi. Keduanya dianggap telah terlibat dalam pembahasan program nuklir Iran pada putaran pertama perundingan dengan AS.

Mahmoud Nabavian, seorang anggota parlemen ultrakonservatif yang merupakan bagian dari delegasi Iran di Pakistan, secara terbuka mengkritik cara Ghalibaf memimpin perundingan tersebut. “Dalam negosiasi Pakistan, kita melakukan kesalahan strategis,” katanya kepada Student News Network, sebuah kantor berita resmi yang berafiliasi dengan kelompok garis keras. “Seharusnya kita tidak mengangkat isu nuklir untuk dinegosiasikan. Dengan melakukan itu, musuh menjadi lebih berani,” tegasnya.

Ahmad Vahidi, yang memimpin IRGC, juga dilaporkan menentang kompromi yang terlalu besar, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Kekosongan Figur Pemimpin Tertinggi di Teheran

Sulit untuk menarik kesimpulan definitif mengenai mekanisme internal kepemimpinan Iran yang cenderung tertutup. Debat publik yang terjadi belakangan ini, setidaknya yang ketiga kalinya antara kedua kubu, mencakup upaya awal dari kelompok garis keras untuk membungkam para pejabat yang lebih pragmatis. Upaya ini terutama ditujukan untuk meredakan ketegangan dengan negara-negara tetangga di Teluk Arab dan di Selat Hormuz.

Donald Trump sendiri menyebut perpecahan di dalam “tubuh” Iran tersebut sebagai penghalang untuk melanjutkan pembicaraan.

Perbedaan pendapat ini semakin diperparah oleh absennya sosok pemimpin tertinggi yang kuat, yang mampu mengambil risiko keputusan sulit dan menyelaraskan berbagai faksi. Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei belum terlihat atau terdengar sejak ia menduduki jabatan tertinggi pasca-terbunuhnya ayahnya di awal perang. Ketidakhadiran Khamenei di tengah perdebatan yang sengit ini menyoroti defisit figur di Iran yang dapat menjadi penentu akhir dalam pengambilan keputusan krusial terkait keamanan nasional.