BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, menyatakan bahwa kondisi pascabencana di provinsi paling barat Indonesia itu belum sepenuhnya pulih. Ia menekankan perlunya perhatian dan dukungan yang lebih serius dari pemerintah pusat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang masih terbengkalai.
Menurut Mualem, bantuan yang diterima dari pusat saat ini masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti sandang dan pangan. Sementara itu, perbaikan infrastruktur vital seperti jembatan dan jalan belum mendapatkan sentuhan.
“Ini yang terjadi di lapangan Bapak, Ibu sekalian,” ujar Mualem saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2017 di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (23/04/2026).
Infrastruktur Rusak, Warga Terisolasi
Gubernur Mualem memaparkan bahwa di sejumlah wilayah pedalaman, warga masih terpaksa menggunakan rakit dan tali untuk menyeberangi sungai akibat rusaknya jembatan. “Jadi, inilah terjadi saat ini. Mudah-mudahan tahun ini dapat menjadi perubahan yang maksimal untuk kita semua,” harapnya.
Selain masalah infrastruktur, Mualem juga menyoroti kondisi lingkungan yang memprihatinkan. Ia mengkhawatirkan pelebaran sungai dan kondisi kuala di kawasan pesisir yang belum tertangani dengan baik. Menurutnya, jika kuala di tepi laut tidak segera dibenahi, hal ini dapat menjadi ancaman serius karena aliran air dari gunung tersumbat dan tidak dapat mengalir lancar ke laut. Kondisi ini juga berdampak pada aktivitas nelayan yang harus menunggu pasang surut air untuk melaut.
Desakan untuk Izin Pengerukan Kuala
Mualem mengungkapkan bahwa dirinya telah berupaya keras untuk mendapatkan izin dari pemerintah pusat terkait pengerukan kuala. Ia khawatir jika tidak segera ditangani, banjir di masa mendatang berpotensi menimbulkan dampak yang lebih parah.
“Jadi, saya sudah bekerja keras untuk kita dapat izin dari pusat untuk pengerukan kuala, macam jadi, tak jadi. Macam anak tiri mengemis minta nasi sama ibu bapaknya, beginilah kejadian,” tuturnya dengan nada prihatin.
Oleh karena itu, Mualem mengajak para Bupati dan Wali Kota di Aceh untuk proaktif mendatangi Jakarta dan meminta bantuan langsung dari pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yang masih tertunda.
“Kita harus ke Jakarta, ke (Menteri) Kelautan, di KKP. Harus minta itu supaya cepat. Karena dengan lambat-lambat akan terjadi musibah yang paling berat lagi. Kita harapkan kepada Bapak di pusat, Jakarta, supaya agar memperhatikan serius untuk kita di Aceh, di sini,” tegasnya.
Dalam forum Musrenbang tersebut, Mualem menjelaskan bahwa RKPA merupakan wadah untuk menyelaraskan rencana pembangunan Aceh dengan program nasional, guna memastikan kebijakan yang dirumuskan tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Tema pembangunan tahun ini diangkat “Percepatan Pemulihan Pascabencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan”.
Ia menyebutkan bahwa Aceh membutuhkan anggaran sekitar Rp 40 triliun untuk pemulihan pascabencana. Namun, anggaran yang tersedia saat ini belum mencukupi untuk melakukan pemulihan secara menyeluruh.
“Semua unsur yang hadir hari ini, mari kita pikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh,” ajaknya.
Lebih lanjut, Mualem menyoroti dampak banjir yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Untuk itu, ia sangat berharap adanya bantuan yang lebih luas dari pemerintah pusat. “Ini satu tamparan buat kita, tapi pun demikian ini musibah datang dari Allah, yang memulihkan ini dari Allah. Ini cobaan untuk kita semua,” pungkasnya.
