Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menunjukkan peningkatan signifikan di awal tahun 2026, jauh sebelum musim kemarau tiba. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran baru mengingat prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa musim kemarau tahun ini diperkirakan datang lebih awal dan berlangsung lebih lama.
Berdasarkan data yang dirilis oleh MADANI Berkelanjutan, total Area Indikatif Terbakar (AIT) pada periode Januari hingga Maret 2026 mencapai sekitar 71.000 hektar. Angka ini melonjak tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang hanya mencatat sekitar 4.100 hektar.
Direktur MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad, menyatakan bahwa lonjakan kebakaran di awal tahun merupakan sinyal serius terkait potensi karhutla pada semester berikutnya. “Meningkatnya angka kebakaran di awal tahun ini sangat mengkhawatirkan mengingat BMKG memprediksi musim kemarau 2026 akan datang lebih awal, berlangsung lebih panjang, dan berpotensi dipengaruhi El Niño lemah hingga moderat pada semester kedua,” ujar Nadia dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2026).
Dari total luasan lahan yang terbakar, sekitar 94 persen merupakan area baru yang terbakar sepanjang Januari hingga Maret 2026. Sementara itu, sekitar 3.600 hektar atau 5,1 persen merupakan area kebakaran berulang yang terindikasi terbakar setiap bulan selama periode tersebut.
Secara geografis, Kalimantan Barat mencatat area terbakar terluas dengan sekitar 23.850 hektar, diikuti oleh Provinsi Riau dengan sekitar 6.670 hektar.
Mayoritas Karhutla Terjadi di Lahan Gambut
MADANI juga mencatat bahwa sekitar 65,1 persen dari total area terbakar, atau sekitar 43.900 hektar, berada di lahan gambut. Lahan gambut merupakan ekosistem penting yang berperan sebagai penyimpan karbon dalam jumlah besar. Pembakaran lahan ini berpotensi melepaskan emisi gas rumah kaca dalam skala besar, sehingga mengancam target penurunan emisi yang telah ditetapkan oleh Indonesia.
Lebih lanjut, sekitar 36.000 hektar atau 53,52 persen area karhutla tercatat berada di dalam wilayah rencana operasional FOLU Net Sink 2030. Padahal, sektor kehutanan dan penggunaan lahan ditargetkan untuk menjadi penyerap emisi bersih pada tahun 2030.
“Karhutla di awal tahun ini menjadi alarm keras bagi kita semua. Jika Indonesia serius dengan komitmen iklimnya, pencegahan karhutla bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang tidak bisa ditunda,” tegas Nadia.
Tiga Persoalan Tata Kelola Lahan
MADANI menyoroti setidaknya tiga persoalan tata kelola lahan yang dinilai memperparah risiko kebakaran. Pertama, sekitar 35.000 hektar atau 52,23 persen area terbakar tumpang tindih dengan izin dan konsesi. Area izin perkebunan kelapa sawit mendominasi, dengan sekitar 19.000 hektar lahan terbakar.
Menurut MADANI, kondisi ini mengindikasikan bahwa praktik pengelolaan lahan di wilayah perusahaan masih menjadi faktor utama kerentanan kebakaran.
Kedua, sekitar 33.000 hektar atau 49 persen area terbakar berada di wilayah moratorium izin baru atau Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB). Hal ini mencerminkan bahwa instrumen perlindungan kawasan belum efektif di lapangan.
GIS Specialist MADANI Berkelanjutan, Fadli Ahmad Naufal, mengatakan bahwa luas area terbakar di kawasan moratorium sudah menembus ribuan hektar meskipun tahun baru berjalan tiga bulan. “Dengan ancaman kemarau panjang ke depan, peristiwa ini harus jadi alarm bagi Kemenhut selaku pemegang kelola atas area tersebut,” ujar Fadli.
Ketiga, sekitar 7.800 hektar area terbakar berada di kawasan Key Biodiversity Area (KBA), yaitu wilayah yang penting bagi kelangsungan spesies dan ekosistem. Tingginya kebakaran di kawasan bernilai konservasi tinggi ini dinilai perlu menjadi perhatian serius di tengah upaya perlindungan keanekaragaman hayati nasional.
