Akses.co.id — SALATIGA, Indonesia — Empat kota di Provinsi Jawa Tengah berhasil menembus peringkat sepuluh besar kota paling toleran di Indonesia pada tahun 2025, berdasarkan penilaian Indeks Kota Toleran (IKT) yang dirilis oleh SETARA Institute. Keempat kota tersebut adalah Salatiga, Semarang, Magelang, dan Tegal.

Dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com pada Rabu, 22 April 2026, Salatiga menduduki posisi puncak nasional dengan skor tertinggi 6,492, menjadikannya kota paling toleran di Indonesia versi SETARA Institute.

Posisi tiga besar ditempati oleh Kota Semarang dengan skor 6,160. Sementara itu, Kota Magelang menempati peringkat ketujuh dengan skor 5,805, dan Kota Tegal berada di urutan kesembilan dengan skor 5,733.

Metodologi Penilaian Indeks Kota Toleran

SETARA Institute menyusun Indeks Kota Toleran 2025 melalui pengukuran berbagai aspek yang berkaitan dengan praktik toleransi di tingkat kota. Definisi kota toleran dalam kajian ini merujuk pada daerah yang mengarahkan pembangunannya secara inklusif, didukung oleh regulasi yang mendorong toleransi, serta memiliki kepemimpinan yang berpihak pada keberagaman.

Penilaian juga mencakup rendahnya angka peristiwa intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama, serta upaya berkelanjutan dalam menjaga inklusi sosial.

Variabel dan Kerangka Pengukuran

IKT 2025 mengacu pada sejumlah variabel kunci, termasuk kebijakan pemerintah daerah, tindakan aparatur sipil negara, interaksi sosial antarwarga, serta kondisi demografi yang mencerminkan keberagaman masyarakat. Pengukuran ini mengadopsi kerangka teoritis yang dikembangkan oleh Brian J. Grim dan Roger Finke (2006) mengenai tingkat kebebasan beragama.

Penelitian ini mencakup 94 kota di seluruh Indonesia. Empat kota administrasi di DKI Jakarta dikecualikan dari penilaian terpisah dan digabungkan menjadi satu kategori karena tidak memiliki kewenangan dalam pembentukan regulasi daerah. Melalui indikator-indikator tersebut, SETARA Institute berupaya memotret kondisi toleransi di tingkat kota secara komprehensif, mencakup aspek kebijakan, praktik pemerintahan, dan dinamika sosial masyarakat.