Beijing, Kompas.com – Pemerintah China mengapresiasi langkah tiga negara Afrika yang mencabut izin terbang pesawat Presiden Taiwan Lai Ching-te, yang berujung pada pembatalan kunjungan kenegaraan ke Eswatini. Keputusan ini dinilai China sejalan dengan prinsip “satu China” yang dianut Beijing.
Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataannya menyatakan bahwa negara-negara tersebut telah mempertahankan dukungan terhadap prinsip “satu China”, yang dianggap sejalan dengan norma dasar hubungan internasional. “China menyatakan apresiasi yang tinggi,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Peristiwa ini bermula ketika Lai Ching-te dijadwalkan melakukan kunjungan ke Eswatini, satu-satunya sekutu diplomatik Taiwan di benua Afrika, pada 22 hingga 26 April. Namun, rencana tersebut batal menyusul pencabutan izin penerbangan secara mendadak oleh Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar.
Seorang pejabat Taiwan mengindikasikan bahwa pencabutan izin tersebut terjadi akibat “tekanan kuat dari otoritas China, termasuk tekanan ekonomi.”
China Bantah Beri Tekanan, Namun Puji Tindakan Tiga Negara
Meskipun memuji langkah ketiga negara Afrika tersebut, Beijing membantah telah memberikan tekanan ekonomi. “Tidak ada yang bisa menghentikan tren sejarah reunifikasi China,” tegas pernyataan Kementerian Luar Negeri China, merujuk pada klaim Beijing atas kedaulatan Taiwan.
Lebih lanjut, juru bicara Kantor Urusan Taiwan China mengutip filsuf kuno Mencius, “Perjuangan yang adil mendapat dukungan luas, sementara perjuangan yang tidak adil minim dukungan.” Pernyataan ini menyiratkan bahwa tindakan China dalam menyatukan Taiwan dianggap sebagai perjuangan yang adil.
Eswatini Menyesal, Taiwan Mengecam
Sementara itu, Seychelles dan Madagaskar menyatakan bahwa keputusan mereka didasarkan pada fakta bahwa mereka tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka. Kementerian Luar Negeri Taiwan merespons dengan menyebut sikap negara-negara tersebut sebagai bentuk “penghambaan kepada China.”
“Republik China adalah negara berdaulat dengan hak untuk terlibat dengan dunia, hak yang tidak bisa disangkal dan tidak ada negara yang berwenang untuk menghalanginya,” tegas kementerian tersebut, merujuk pada Taiwan dengan nama resminya.
Eswatini, kerajaan kecil di Afrika Selatan yang sebelumnya dikenal sebagai Swaziland, merupakan salah satu dari 12 negara yang masih menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan. Juru bicara pemerintah Eswatini menyatakan “menyesal” atas batalnya kunjungan Lai, namun menekankan bahwa insiden ini “tidak mengubah status hubungan bilateral jangka panjang kami.”
Reaksi Internasional
Insiden ini terjadi tidak lama setelah pemimpin oposisi Taiwan Cheng Li-wun dari Partai Kuomintang (KMT) bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Partai oposisi tersebut sebelumnya telah mendesak China untuk menahan diri dan memberikan ruang diplomatik bagi Taiwan.
“Menurut saya tekanan China daratan tidak cerdas, terutama setelah pertemuan Cheng-Xi,” ujar anggota parlemen senior KMT Lai Shyh-bao kepada wartawan di Taipei.
Sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat (AS) juga menyuarakan keprihatinan atas kejadian ini. Komite Khusus Dewan Perwakilan Rakyat AS untuk China melalui akun X-nya menulis, “Ini bukan diplomasi, ini adalah tekanan ekonomi yang bertujuan mengisolasi mitra demokratis.”
