Akses.co.id — Selat Malaka, jalur laut sempit yang memisahkan Semenanjung Malaya dengan Pulau Sumatra, kembali menjadi pusat perhatian di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Jauh sebelum isu terkini di Timur Tengah, selat ini telah lama dikenal sebagai urat nadi vital bagi perdagangan energi dunia, khususnya minyak mentah dan gas alam.

Posisi geografisnya yang strategis menghubungkan Timur Tengah dan Eropa dengan Asia Timur menjadikannya rute terpendek dan paling efisien. Hal ini krusial bagi negara-negara Asia Timur yang sangat bergantung pada impor energi.

Dikutip dari laporan Reuters pada Jumat (24/4/2026), jalur sepanjang sekitar 900 kilometer ini merupakan rute utama pengiriman minyak mentah dan gas menuju China, Jepang, dan Korea Selatan. Center for Strategic and International Studies (CSIS) mencatat bahwa hampir 22 persen dari total perdagangan maritim dunia melintasi Selat Malaka. Lebih jauh lagi, U.S. Energy Information Administration (EIA) menyebutnya sebagai “oil transit chokepoint” terbesar di dunia, melampaui Selat Hormuz.

Pada semester pertama tahun 2025, sekitar 23,2 juta barel minyak per hari mengalir melalui Selat Malaka, angka ini setara dengan 29 persen dari total aliran minyak maritim global. Sebagai perbandingan, volume yang melintasi Selat Hormuz tercatat sebesar 20,9 juta barel per hari pada periode yang sama.

Data ini menegaskan posisi Selat Malaka sebagai simpul paling vital dalam perdagangan minyak dunia.

Efisiensi Logistik dan Dampak Gangguan

Salah satu alasan utama mengapa Selat Malaka begitu penting adalah efisiensi logistik yang ditawarkannya. Bagi kapal tanker yang mengangkut minyak dari Teluk Persia menuju Asia Timur, melintasi selat ini menawarkan waktu tempuh yang jauh lebih singkat dibandingkan rute alternatif, seperti Selat Lombok atau memutar lebih jauh di selatan Indonesia.

Jika jalur ini mengalami gangguan atau ditutup, kapal-kapal terpaksa mengambil rute alternatif yang lebih panjang. Konsekuensinya, biaya pengiriman akan meningkat drastis, pasokan energi akan melambat, dan harga energi berpotensi melonjak tajam.

Volume lalu lintas kapal yang melintas juga menunjukkan kepadatan dan signifikansi jalur ini. Departemen Kelautan Malaysia mencatat lebih dari 102.500 kapal melintasi Selat Malaka sepanjang tahun 2025, meningkat dari sekitar 94.300 kapal pada tahun sebelumnya. Mayoritas dari jumlah tersebut adalah kapal komersial, termasuk kapal tanker minyak.

Laporan Indian Express menyoroti bahwa posisi Malaka sebagai “chokepoint” menjadikannya simpul krusial bagi kelancaran arus perdagangan global. Gangguan sekecil apapun di jalur ini dapat memicu dampak berantai pada rantai pasok internasional.

Ketergantungan Asia terhadap Pasokan Energi

Pentingnya Selat Malaka tidak terlepas dari tingginya ketergantungan negara-negara Asia terhadap impor minyak. China menjadi salah satu pengguna paling vital jalur ini.

Data Vortexa, yang dikutip Reuters, menunjukkan bahwa sekitar 75 persen impor minyak mentah China melalui laut melewati Selat Malaka. Laporan NDTV bahkan memperkirakan proporsi ini bisa mencapai sekitar 80 persen untuk pasokan minyak China yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika.

Ketergantungan ini dikenal sebagai “Malacca Dilemma,” yang menggambarkan kerentanan strategis China terhadap potensi gangguan di selat tersebut. Dalam laporan NDTV, Selat Malaka bahkan disebut lebih penting bagi China dibandingkan Selat Hormuz, mengingat jalur ini merupakan pintu masuk utama energi yang menopang industri dan ekonomi negara tersebut.

Tidak hanya China, Jepang dan Korea Selatan juga sangat bergantung pada jalur yang sama untuk suplai minyak dari Timur Tengah. Oleh karena itu, keamanan navigasi di Selat Malaka bukan hanya isu regional Asia Tenggara, tetapi juga menyangkut stabilitas energi Asia Timur.

Chokepoint Terbesar, Sekaligus Titik Rawan

Besarnya volume minyak yang melintas beriringan dengan kerentanan struktural Selat Malaka. Di titik tersempitnya, Phillips Channel di Singapura, lebar selat hanya sekitar 2,7 kilometer atau 1,7 mil. Kondisi ini menciptakan bottleneck alami yang meningkatkan risiko tabrakan, kandas, hingga tumpahan minyak.

Kedalaman yang relatif dangkal, sekitar 25 hingga 27 meter di sejumlah titik, juga membatasi kapal-kapal raksasa tertentu. Sebagian very large crude carriers (VLCC) memilih menghindari jalur ini dan mengambil rute lain.

Malay Mail menyebut keterbatasan ini justru menegaskan pentingnya Selat Malaka. Meskipun ada jalur alternatif, biayanya jauh lebih mahal dan tidak seefisien Malaka.

Selain persoalan teknis, keamanan maritim juga menjadi perhatian utama. Jalur ini lama dikenal rawan pembajakan dan serangan terhadap kapal dagang. ReCAAP Information Sharing Centre mencatat sedikitnya 104 serangan kriminal pada tahun lalu, meskipun insiden pada kuartal I 2026 dilaporkan menurun.

Otoritas Malaysia juga mengingatkan berkembangnya praktik ship-to-ship transfer ilegal di perairan tersebut, yang kerap digunakan untuk menyamarkan asal minyak.

Selat Hormuz Memicu Kekhawatiran ke Selat Malaka

Ketegangan di Selat Hormuz turut mengalihkan perhatian dunia ke Selat Malaka. Jika Hormuz selama ini dipandang sebagai jalur paling sensitif bagi minyak global, sejumlah analis kini menyoroti risiko berantai bila gangguan serupa merembet ke Asia.

Risiko di satu chokepoint dapat dengan cepat mengubah persepsi keamanan pada chokepoint lain, termasuk Malaka. Kekhawatiran ini menguat karena jalur ini berada dekat dengan titik-titik strategis lain, termasuk Laut China Selatan dan Selat Taiwan.

CSIS, seperti dikutip Reuters, mencatat bahwa sekitar 21 persen perdagangan maritim dunia juga melewati Selat Taiwan, membuat kawasan Indo-Pasifik menjadi rangkaian chokepoint yang saling terkait. Dalam konteks ini, Selat Malaka bukan sekadar jalur perdagangan, melainkan bagian dari kalkulasi geopolitik energi global.

Negara Pesisir Jaga Jalur Tetap Terbuka

Besarnya arti strategis Selat Malaka juga tercermin dari komitmen negara-negara pesisir untuk menjaga jalur ini tetap terbuka. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, dikutip Reuters, menegaskan bahwa negara-negara di sepanjang selat memiliki kepentingan strategis bersama untuk tetap membukanya, dan telah sepakat untuk tidak mengenakan tarif lintasan.

Ia juga mengatakan Singapura telah meyakinkan Amerika Serikat (AS) dan China bahwa hak lintas bagi semua pihak terjamin.

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan juga menegaskan tidak ada keputusan sepihak terkait pengelolaan selat tersebut. “Tidak ada keputusan sepihak yang dapat dibuat mengenai selat tersebut,” kata Hasan, seraya menyebut Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Thailand melakukan patroli bersama menjaga jalur itu tetap terbuka.

Pernyataan ini muncul setelah sempat beredar wacana mengenai potensi pungutan atau toll di Selat Malaka, yang memicu kekhawatiran pasar. Namun, pernyataan lanjutan dari para pejabat kawasan menekankan tidak ada rencana pembatasan navigasi, sejalan dengan prinsip kebebasan pelayaran internasional.

Besarnya volume perdagangan, dominasi arus minyak, efisiensi rute, dan ketergantungan ekonomi Asia membuat Selat Malaka menempati posisi yang sulit tergantikan. Sekitar 22 persen perdagangan dunia melintas di jalur ini, dengan hampir sepertiga perdagangan minyak mentah lewat laut melewati Selat Malaka. Karena itu, setiap pembahasan mengenai keamanan energi global hampir selalu kembali ke satu titik yang sama: Selat Malaka, jalur sempit yang menopang sebagian besar aliran minyak dunia.