Akses.co.id — JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera memulai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk merevitalisasi 15.000 rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan perbatasan negara. Program yang ditargetkan rampung dalam dua bulan ke depan ini mencakup 17 provinsi dan 40 kabupaten/kota di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menteri PUPR, Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menyatakan bahwa program ini merupakan wujud kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di beranda terdepan Indonesia. “Kawasan perbatasan adalah beranda terdepan negara. Kita ingin masyarakat di wilayah ini memiliki hunian yang layak, sehat, dan aman. Ini bukan hanya soal rumah, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat,” ujar Ara pada Kamis (23/4/2026).

Target Revitalisasi 15.000 RTLH di Perbatasan

Pelaksanaan program BSPS di kawasan perbatasan ini direncanakan mulai dalam satu hingga dua bulan mendatang. Ara menekankan pentingnya percepatan agar manfaat program dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, Kementerian PUPR menggandeng Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kolaborasi ini diharapkan dapat menjamin akurasi data dan fokus wilayah.

“Kolaborasi dengan BNPP dan BPS sangat penting. BNPP memastikan fokus wilayah perbatasan, sementara BPS mendukung akurasi data agar program tepat sasaran,” tambah Ara.

Kepala BNPP yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengapresiasi inisiatif Kementerian PUPR. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah menunjukkan kepedulian terhadap daerah perbatasan melalui program perumahan. Ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di wilayah perbatasan,” ungkapnya.

Tito Karnavian menilai program ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat di perbatasan. “Ini merupakan salah satu program yang secara nyata menyasar langsung masyarakat di kawasan perbatasan. Dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Dukungan Data dari BPS

Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendukung program ini dengan penyediaan data yang akurat dan terintegrasi. “Kami akan mendukung program ini dengan data yang valid dan terkini agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Amalia.

Program revitalisasi RTLH ini akan mencakup wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Filipina, Timor Leste, Australia, Papua Nugini, Republik Palau, dan Thailand. Selain itu, program ini juga menyasar wilayah pulau-pulau terluar seperti Simeulue, Kepulauan Mentawai, dan Pulau Enggano.

Pemerintah berharap melalui peningkatan kualitas 15.000 RTLH ini, lingkungan permukiman yang layak huni dapat tercipta, sekaligus memperkuat kawasan perbatasan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.